SAMARINDA – Terus digerus beban ekologis akibat pengerukan batubara dan masifnya perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merasa tak sebanding dengan apa yang kembali ke daerah. Sebagai salah satu tulang punggung energi nasional, Kutim menyuarakan jeritan keadilan atas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta kepastian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai belum proporsional.
Sikap lugas tersebut ditegaskan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Tak datang sekadar membawa keluhan kosong, Ardiansyah memboyong langsung ‘skuad inti’ Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tampak mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Rizali Hadi, Kepala Bappeda Januar Bayu Irawan, Kepala Bapenda Syahfur, hingga Kepala BPKAD Ade Achmad Yulkafilah. Kehadiran jajaran pejabat teknis ini menjadi bukti sah betapa seriusnya Kutim mengawal perumusan strategi stabilitas fiskal daerah.
Suara Keadilan dari Ruang Ruhui Rahayu
Di hadapan Gubernur dan jajaran kepala daerah se-Kaltim, Ardiansyah memaparkan realitas pahit yang dihadapi wilayahnya. Sebagai lumbung emas hitam dan minyak nabati, Kutim harus menanggung beban kerusakan infrastruktur dan degradasi lingkungan yang tidak sedikit. Namun, “kue” pembangunan yang dikembalikan pusat terasa sangat minim.
“Kalimantan Timur ini adalah daerah penghasil. Rasanya masih belum adil untuk pembagiannya. Apa yang kita terima berupa dana bagi hasil itu tidak seberapa dibanding dengan apa yang telah disumbangkan daerah untuk negara,” cetus Ardiansyah dengan nada tegas.
Hambatan Teknis: KMK Kurang Bayar Terganjal
Masalah yang dihadapi Kutim makin menguat seiring belum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait pencairan dana Kurang Bayar. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum induk sudah diterbitkan, ketiadaan KMK membuat Pemkab Kutim berada dalam posisi serba salah.
Ardiansyah menyebut ketidakpastian teknis ini merusak ritme dan akurasi penyusunan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penetapan KMK itu adalah barometer kita untuk membuat dan mengunci struktur APBD. Keterlambatan ini tentu memicu tekanan pada postur anggaran daerah,” terangnya.
Dampak domino dari terhambatnya dana ini tidak bisa dianggap sepele. Kepastian pencairan tersebut amat krusial untuk mengamankan belanja wajib (mandatory spending). Mulai dari pemeliharaan jalan, layanan kesehatan dasar, fasilitas pendidikan, hingga hak-hak rutin ASN seperti alokasi gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Buka Opsi Diplomasi Fiskal ke Istana
Merasa senasib sepenanggungan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim yang turut mengalami penurunan alokasi transfer dari pusat, Pemkab Kutim menyambut baik wacana konsolidasi lintas daerah. Ardiansyah mendorong dibentuknya komite khusus gabungan kepala daerah untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi langsung ke pusat.
Disokong basis data konkret dari Bappeda, Bapenda, dan BPKAD, Kutim menyatakan siap pasang badan untuk berangkat bersama dalam audiensi resmi menghadap Menteri Keuangan hingga Presiden RI.
“Kita menyamakan persepsi. Kita semua punya curhatan dan beban yang sama terkait TKD yang dikurangi. Melalui forum rakor ini, kita sepakat untuk memperjuangkan hak daerah bersama-sama. Ada ide dari beberapa kepala daerah untuk melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan, bahkan dengan Bapak Presiden,” pungkas Ardiansyah.
Melalui sinergi lintas daerah ini, Kutim berharap pemerintah pusat tergerak untuk mengevaluasi formulasi kalkulasi DBH bagi wilayah-wilayah penyumbang SDA utama, sekaligus mempercepat penerbitan regulasi pencairan demi menjamin kesinambungan pelayanan publik di daerah.(ADV/prokopim/Kutim)








