Yayasan Solidaridad dan DPPPA Kutim Perkuat Peran Perempuan di PT IPS

SANGKULIRANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Yayasan Solidaridad memperkuat pengarusutamaan gender di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui Komite Gender PT IPS (Indonesia Plantation Sinergi).

Penguatan dilakukan melalui kegiatan Pembentukan dan Penguatan Komite Gender bagi Pekerja Perempuan dan Istri Pekerja yang berlangsung di Aula PT IPS, Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim bersama Yayasan Solidaridad.

Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Supianti, mengatakan kerja sama berbagai pihak dibutuhkan untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, keluarga pekerja, dan mitra pembangunan seperti Yayasan Solidaridad ini merupakan kekuatan yang penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Supianti, Komite Gender diharapkan mampu menjadi wadah aktif bagi pekerja perempuan dan istri pekerja. Fungsinya mencakup komunikasi, koordinasi, edukasi, hingga penyampaian aspirasi.

Keberadaan komite juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi perempuan. Selanjutnya, komunikasi dengan perusahaan dapat dilakukan untuk mendukung hubungan kerja serta kehidupan keluarga yang harmonis.

Supianti menegaskan bahwa penguatan komite membutuhkan dukungan manajemen perusahaan, pekerja laki-laki dan perempuan, para istri pekerja, pemerintah daerah, serta Yayasan Solidaridad.

“Kesetaraan gender bukan hanya menghilangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tetapi memberikan kesempatan, penghargaan, perlindungan, dan perlakuan yang adil sesuai dengan peran dan kebutuhannya,” tegasnya.

Koordinator Solidaridad Wilayah Kutim Martinus Martin menambahkan, penguatan Komite Gender meliputi penyusunan kembali struktur kepengurusan, penetapan tugas dan fungsi, penyusunan program kerja, deklarasi, hingga pengukuhan.

Menurut Martinus, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar komite mampu berjalan secara berkelanjutan. Perempuan memiliki peran sebagai pekerja, ibu, istri, sekaligus bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

“Komite Gender yang terbentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, membangun kerja sama yang baik dengan manajemen PT IPS, serta menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan kerja yang semakin ramah perempuan dan responsif gender,” pungkas Martinus.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait