Samarinda – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembenahan saluran drainase, tetapi juga pengendalian pembukaan lahan di kawasan resapan air.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium terhadap aktivitas pembukaan dan pemotongan lahan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.
Rohim menilai perubahan fungsi lahan di wilayah hulu dapat memengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan limpasan air menuju kawasan permukiman yang berada di dataran lebih rendah.
“Pemerintah harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pembukaan atau pemotongan lahan tadi dan alih fungsi daerah resapan air. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir,” kata Rohim, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, pengendalian tata ruang harus berjalan seiring dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir. Kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan perlu dijaga agar tidak terus mengalami perubahan pemanfaatan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.
Ia menyebut, momentum musim kemarau seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat pekerjaan penanganan banjir. Persiapan sebelum musim hujan menjadi penting agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani.
Dalam pemantauan Komisi III, sejumlah saluran drainase masih mengalami pendangkalan dan tersumbat sampah. Selain itu, terdapat saluran dengan elevasi yang kurang mendukung kelancaran aliran air menuju sungai.
Rohim meminta Pemkot memastikan jaringan drainase terhubung hingga saluran pembuangan akhir. Namun, pembenahan infrastruktur tersebut harus disertai perlindungan kawasan resapan agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada wilayah yang terdampak limpasan.
Ia berharap pengendalian pemanfaatan lahan dari hulu hingga hilir dapat menjadi bagian penting kebijakan penanggulangan banjir Samarinda. Dengan langkah yang terintegrasi, risiko genangan diharapkan dapat dikurangi secara bertahap. (Adv/ DPRD Samarinda)








