Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat penataan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan fasilitas umum. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan ruang publik tetap nyaman digunakan masyarakat.
Helmi mengatakan, meningkatnya aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka berpotensi mendorong pertumbuhan pedagang UMKM di sekitar kawasan tersebut. Kehadiran pelaku usaha memberikan peluang ekonomi dan membantu masyarakat memperoleh penghasilan. Namun, aktivitas perdagangan perlu diimbangi pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi fasilitas umum.
“Dengan adanya kegiatan yang menyangkut berkumpulnya masyarakat umum, tentu UMKM juga akan hadir. Tinggal nanti perlu dari dinas terkait untuk menertibkan,” ujar Helmi, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus melakukan pengawasan secara berkala. Penataan diperlukan agar pedagang tidak menggunakan area yang seharusnya diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat, termasuk jalur pejalan kaki dan fasilitas olahraga.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah jalur joging. Kawasan tersebut semestinya tetap difungsikan sebagai sarana olahraga dan ruang aktivitas warga. Karena itu, keberadaan lapak pedagang tidak boleh menghambat akses ataupun mengurangi kenyamanan masyarakat yang berolahraga pada pagi dan sore hari.
Helmi menegaskan, penertiban bukan berarti membatasi kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Pemerintah justru perlu menghadirkan solusi melalui penentuan titik berjualan yang tepat, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan umum.
Ia berharap Pemkot Samarinda dapat mengatur keberadaan pedagang secara proporsional, sekaligus melakukan sosialisasi agar aturan penggunaan ruang publik dipahami dan dipatuhi seluruh pelaku usaha.
Dengan pengawasan dan penataan yang konsisten, ruang publik di Samarinda diharapkan tetap tertib, bersih, dan nyaman. Di sisi lain, pelaku UMKM juga tetap memperoleh ruang untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan perekonomian masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)








