Samarinda – Rencana penerapan program parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai perlu disertai kepastian pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah kota diminta tidak hanya menyampaikan tarif yang harus dibayar, tetapi juga menjelaskan fasilitas, lokasi parkir, hingga jaminan keamanan yang akan diterima peserta.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai transparansi informasi menjadi faktor penting sebelum program tersebut diterapkan secara luas. Masyarakat harus memahami hak dan keuntungan yang diperoleh agar tidak muncul kebingungan ketika mulai menggunakan layanan.
“Warga harus mengetahui secara jelas apa saja manfaat yang diperoleh setelah menjadi peserta. Jangan hanya menjelaskan biaya yang dibayarkan, tetapi juga layanan yang diterima,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).
Menurut Rohim, salah satu hal yang perlu diperjelas adalah daftar lokasi parkir yang masuk dalam cakupan program. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan petunjuk mengenai tata cara penggunaan fasilitas serta mekanisme pelayanan bagi kendaraan yang telah terdaftar.
Kejelasan tersebut dianggap penting agar calon peserta dapat mempertimbangkan kesesuaian program dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Dengan informasi yang lengkap, masyarakat juga memiliki gambaran mengenai fasilitas yang menjadi hak mereka setelah membayar biaya berlangganan.
Rohim turut mengingatkan pentingnya aspek keamanan dan kenyamanan di kawasan parkir. Ia menilai kedua hal tersebut harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap dalam pelaksanaan program.
“Ketika seseorang sudah menjadi peserta parkir berlangganan, maka ada harapan terhadap pelayanan yang lebih pasti, termasuk keamanan dan kenyamanan saat menggunakan fasilitas tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang mendaftar. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa layanan yang dijanjikan benar-benar tersedia dan berjalan optimal di lapangan.
“Jika pelayanan berjalan baik dan manfaatnya terlihat langsung di lapangan, masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan program ini dan mempertimbangkan untuk ikut serta,” ujarnya.
Karena itu, Rohim mendorong Pemkot Samarinda memaksimalkan sosialisasi sekaligus memastikan kesiapan pelayanan sebelum program dijalankan. (Adv/ DPRD Samarinda)








