Samarinda – Kondisi infrastruktur Jalan Ir Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, kembali menjadi perhatian DPRD. Kerusakan badan jalan yang ditandai lubang dan permukaan bergelombang dinilai berkaitan dengan tingginya aktivitas kendaraan berat, terutama truk dan kontainer yang melintasi kawasan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui perbaikan fisik jalan. Pemerintah perlu mengevaluasi kesesuaian fungsi kawasan pergudangan dengan kemampuan infrastruktur yang tersedia.
Menurutnya, jalan yang tidak dirancang untuk menanggung beban kendaraan berat berisiko mengalami kerusakan berulang meskipun sudah diperbaiki.
“Kalau masih menjadi kawasan pergudangan di sana, sedangkan kekuatan badan jalannya tidak sesuai, pasti akan menimbulkan kerusakan lagi,” kata Deni, Rabu (7/10/2026).
Ia menilai aktivitas angkutan logistik yang terus berlangsung membutuhkan dukungan infrastruktur memadai. Karena itu, Komisi III mulai mempertimbangkan usulan pemindahan kawasan pergudangan ke lokasi yang memiliki akses jalan sesuai kebutuhan operasional kendaraan besar.
Gagasan tersebut rencananya akan disampaikan dalam pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.
“Kita juga akan mengusulkan perubahannya di dalam RTRW. Mudah-mudahan kawasannya yang bisa diganti atau dipindahkan,” sebut Deni.
Menurutnya, penertiban kendaraan berat selama ini belum menyentuh akar persoalan. Penataan tata ruang diperlukan agar aktivitas industri dan kondisi infrastruktur dapat berjalan beriringan.
Selain Ir Sutami, Deni juga menyoroti kawasan Lok Bahu yang menjadi akses menuju Jongkang dan Tenggarong. Jalan yang relatif sempit di kawasan tersebut turut dilalui truk tronton dan kontainer sehingga menghadirkan persoalan serupa.
Untuk menindaklanjuti persoalan itu, DPRD berencana mengundang sejumlah instansi terkait guna membahas pengaturan kendaraan berat, termasuk pengawasan lalu lintas dan kondisi infrastruktur.
“Dishub, kepolisian melalui bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta PUPR akan dilibatkan dalam pembahasan pengaturan kendaraan berat ini,” ujar Deni.
Ia berharap pembahasan lintas instansi dapat menghasilkan solusi jangka panjang sehingga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat tetap terjaga. (Adv/ DPRD Samarinda)








