Pemekaran Samarinda Utara Terganjal Syarat Administrasi, DPRD Siapkan Dua Alternatif

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra (ist)

Samarinda – Rencana pembentukan kecamatan baru melalui pemekaran Kecamatan Samarinda Utara masih memerlukan sejumlah penyesuaian administratif. Salah satu persoalan yang belum terpenuhi adalah jumlah kelurahan, sehingga diperlukan langkah alternatif agar rencana penataan wilayah tersebut dapat dilanjutkan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa saat ini Samarinda Utara hanya memiliki delapan kelurahan. Padahal, berdasarkan persyaratan yang disampaikan dalam pembahasan, pembentukan kecamatan baru membutuhkan minimal 10 kelurahan.

“Secara administrasi memang belum terpenuhi. Minimal 10 kelurahan, sementara saat ini baru delapan,” kata Samri, Selasa (6/10/2026).

Ia mengungkapkan terdapat dua skema yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah kota. Pertama, menambahkan dua kelurahan dari kecamatan yang berbatasan dengan Samarinda Utara. Skema ini dinilai memungkinkan apabila pemekaran perlu segera direalisasikan.

Meski demikian, penggabungan wilayah tersebut akan berdampak pada bertambahnya cakupan geografis Samarinda Utara sebelum proses pemisahan kecamatan dilakukan.

“Kalau memang dibutuhkan cepat, bisa menggunakan kelurahan dari kecamatan sebelah. Tetapi wilayah Samarinda Utara otomatis semakin luas,” ungkapnya.

Pilihan kedua adalah melakukan pemekaran kelurahan terlebih dahulu hingga memenuhi ketentuan administratif. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah baru dapat melanjutkan tahapan pembentukan kecamatan baru.

“Kalau tidak mendesak, pemekaran kelurahan bisa dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pemekaran kecamatan,” ujar Samri.

Ia menambahkan, skema kedua membutuhkan tahapan regulasi yang lebih panjang karena harus diawali pembentukan perda pemekaran kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan perda pemekaran kecamatan.

Samri menyebut persyaratan jumlah penduduk dan luas wilayah pada dasarnya telah terpenuhi.

“Jumlah penduduk sudah terpenuhi, bahkan lebih. Luas wilayah juga memenuhi. Tinggal jumlah kelurahan,” katanya.

DPRD mendukung rencana tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Namun, penentuan skema tetap diserahkan kepada Pemkot Samarinda dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan warga.

“Ini kembali kepada pemerintah kota. Kalau memang kebutuhan masyarakat dan mendesak, kami mendorong agar ditempuh cara yang lebih cepat,” tuturnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait