Samri Soroti Potensi PAD Reklame, Perizinan Diminta Lebih Sederhana

Ilustrasi Reklame di Kota Samarinda (ist)

Samarinda – Potensi pendapatan daerah dari sektor reklame di Kota Samarinda dinilai belum tergarap secara maksimal. Meski pemasangan papan reklame terlihat di berbagai sudut kota, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan melalui pembenahan regulasi dan sistem perizinan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan sektor reklame memiliki peluang besar untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Namun, persoalan legalitas dan pengawasan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah.

“Reklame ini harus ditata dengan baik. Kita ingin keberadaannya tidak hanya tertib, tetapi juga mampu memberikan pemasukan yang signifikan untuk daerah,” kata Samri, Selasa (6/10/2026).

Ia menilai optimalisasi sumber pendapatan daerah semakin mendesak menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut Pemkot Samarinda lebih aktif menggali potensi ekonomi yang dapat menghasilkan penerimaan tambahan.

“Dengan adanya pengurangan TKD dari pusat, daerah sebenarnya didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki,” ujarnya.

Samri mengungkapkan, persoalan reklame tidak hanya berkaitan dengan penataan kota, tetapi juga kesenjangan antara jumlah reklame yang terpasang dengan yang tercatat secara resmi.

“Di lapangan reklame itu banyak sekali, tetapi setelah kita lihat, yang izinnya tercatat ternyata tidak banyak. Kalau kondisi ini dibiarkan, tentu ada potensi pendapatan yang hilang,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pemasangan reklame tanpa pengaturan dapat merusak estetika perkotaan dan menciptakan sampah visual.

“Kalau reklame semakin banyak dan tidak tertata, akhirnya Samarinda terlihat seperti dipenuhi sampah visual. Yang lebih disayangkan, pemerintah juga tidak mendapatkan pemasukan yang seharusnya,” tegasnya.

Karena itu, DPRD tengah membahas Raperda Penataan Reklame sebagai landasan memperbaiki regulasi, pengawasan, dan penerimaan daerah.

Samri menyebut hasil hearing bersama pelaku usaha menunjukkan perlunya penyederhanaan proses perizinan yang selama ini dianggap berbelit.

“Kalau proses izinnya lebih sederhana, pelaku usaha akan lebih mudah mengikuti aturan. Pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan dan memastikan setiap reklame yang terpasang memberikan kontribusi kepada daerah,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait