Samarinda – Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Bontang dan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), mendapat dukungan dari DPRD Samarinda. Infrastruktur tersebut dinilai berpotensi meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus memperlancar aktivitas perekonomian di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan keberadaan jalan tol menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama dengan posisi Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami mendukung adanya jalan tol yang menghubungkan Samarinda-Bontang atau Samarinda-Tenggarong. Sepanjang itu memang tidak menyalahi aturan dan tidak melanggar undang-undang,” ujar Achmad, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, rencana pengembangan jaringan jalan tol tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda.
Namun, realisasi pembangunan membutuhkan koordinasi lintas pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, mengingat jalur yang direncanakan melintasi sejumlah wilayah administratif.
“Karena instansi terkait yang bisa menghubungkan programnya. Apalagi Samarinda adalah daerah penyangga IKN. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti tol tentu sangat penting,” jelasnya.
Achmad menilai keberadaan Tol Samarinda-Balikpapan dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan aksesibilitas dan mempersingkat waktu perjalanan antarkota.
Ia berharap pengembangan jaringan tol menuju Bontang dan Tenggarong dapat memberikan manfaat serupa, khususnya dalam memperlancar distribusi barang, menekan waktu tempuh, serta mendukung aktivitas perdagangan.
Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, konektivitas yang lebih baik juga diharapkan membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru.
Karena itu, Achmad meminta pemerintah terus mengawal rencana pembangunan tersebut melalui koordinasi antardaerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi perlu diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat posisi Samarinda sebagai pusat kegiatan ekonomi regional. (Adv/ DPRD Samarinda)








