Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Perhatian DPRD, Joha Fajal Minta Pengawasan Diperketat

Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal (ist)

Samarinda – Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD. Perkembangan pembangunan yang terus meluas dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan tata ruang agar keberadaan lahan produktif tidak semakin tergerus dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan perubahan fungsi lahan pertanian masih terjadi hampir setiap tahun. Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan ruang seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan.

“Memang hampir setiap tahun ada lahan pertanian yang berubah fungsi. Ini erat kaitannya dengan bagaimana tata ruang kita diatur,” ucap Joha, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda 2025, luas panen padi di Kota Samarinda mencapai sekitar 7.769 hektare. Produktivitas rata-rata tercatat 41,42 kuintal per hektare dengan total produksi sekitar 11.460 ton.

Joha menjelaskan, pengaturan pemanfaatan ruang di Samarinda telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2023-2045.

Regulasi tersebut mengatur pembagian peruntukan kawasan, mulai dari permukiman, industri, pergudangan hingga pertanian. Salah satu wilayah yang memiliki arah pengembangan khusus adalah Kecamatan Palaran yang diproyeksikan sebagai kota satelit untuk mendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Lewat perda RTRW itu, DPRD dan pemerintah sudah menetapkan arah pemanfaatan ruang Samarinda. Palaran misalnya, diarahkan sebagai kota satelit untuk mendukung kawasan IKN,” katanya.

Ia mengakui perkembangan perkotaan memberikan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian. Meski demikian, pemerintah disebut telah berupaya menyediakan alternatif lahan baru untuk mempertahankan aktivitas produksi pangan.

“Kalau dilihat memang ada lahan yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian kemudian beralih fungsi. Tetapi pemerintah juga membuka lahan baru yang bisa digunakan untuk pertanian,” jelasnya.

Menurut Joha, pembukaan lahan baru harus disertai pengawasan ketat terhadap perubahan peruntukan lahan yang sudah ada. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi tanpa mengorbankan sektor pertanian. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait