Samarinda – Upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Samarinda membutuhkan komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan, pendampingan serta pemenuhan hak anak. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda adalah masih adanya praktik pernikahan dini yang berpotensi menghambat masa depan generasi muda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai tingginya permohonan dispensasi nikah menjadi gambaran bahwa perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan.
“Tingginya dispensasi nikah itu bukan sekadar angka. Itu tanda kita belum hadir secara utuh untuk anak-anak,” ujar Puji, Kamis (8/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian Agama yang menjadi bahan pembahasan, terdapat 116 permohonan dispensasi nikah sepanjang 2023. Angka tersebut tercatat sebanyak 105 permohonan pada 2024, sedangkan hingga Mei 2025 mencapai 36 permohonan.
Puji mengingatkan, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih terdapat perkawinan siri yang tidak tercatat melalui mekanisme resmi.
“Masih banyak yang memilih jalur penghulu liar. Ini menunjukkan lemahnya edukasi dan pengawasan,” katanya.
Menurutnya, pencegahan pernikahan dini harus dilakukan melalui edukasi yang menyentuh lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemahaman mengenai pendidikan, kesehatan reproduksi serta kesiapan mental perlu diberikan sejak anak memasuki usia remaja.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian keluarga yang menganggap anak lebih baik bekerja untuk membantu ekonomi dibanding melanjutkan pendidikan.
Padahal, pernikahan pada usia anak dapat meningkatkan risiko putus sekolah, kerentanan ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan pasangan.
Karena itu, Puji meminta pemerintah, sekolah, tokoh agama dan masyarakat memperkuat konseling keluarga serta menyediakan ruang pengaduan yang aman bagi anak dan remaja.
“Kita harus hadir lebih aktif di tengah masyarakat. Bangun layanan konseling keluarga, perkuat edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, serta sediakan ruang aman bagi anak dan remaja,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)








