Samarinda – Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski pemerintah telah menyediakan layanan KB gratis, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut belum sepenuhnya optimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan program KB gratis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara itu, pelaksanaan pelayanan di daerah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).
“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Dinas P2KB di daerah lebih banyak menjalankan pelayanan dan pelaksanaan programnya,” ujar Puji, Kamis (8/10/2026).
Ia menyebutkan, Dinas P2KB Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan. Namun, keterbatasan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program.
Menurut Puji, persoalan utama tidak hanya menyangkut anggaran dan ketersediaan layanan, tetapi juga pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Keterlibatan laki-laki, khususnya para suami, juga perlu diperkuat.
“Kalau mengajak masyarakat ikut KB saja masih menjadi tantangan, apalagi mendorong para suami untuk ikut mengambil peran. Ini yang sampai sekarang masih perlu kita dorong,” ungkapnya.
Ia mendorong edukasi KB diperluas melalui Posyandu, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Bahkan, pemahaman mengenai perencanaan keluarga sebaiknya diberikan sejak pasangan masih berstatus calon pengantin.
“Pembekalan soal KB sebaiknya sudah diberikan kepada calon pengantin. Puskesmas bisa menjadi tempat untuk memberikan pemahaman tentang kapan waktu yang tepat mempunyai anak dan kontrasepsi apa yang sesuai setelah mereka menikah,” jelasnya.
Puji menambahkan, DPRD dapat mendukung program tersebut melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah harus menentukan prioritas pembiayaan.
Ia berharap edukasi dan pelayanan KB tetap menjadi perhatian agar masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga. (Adv/ DPRD Samarinda)








