Samarinda — DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah regulasi strategis yang dinilai penting untuk mendukung arah pembangunan Kota Samarinda ke depan. Beberapa di antaranya mencakup penguatan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata daerah, serta perlindungan satuan pendidikan dari risiko bencana.
Tercatat, terdapat enam Raperda yang disahkan dalam rapat paripurna tersebut, terdiri dari empat usulan DPRD Kota Samarinda dan dua usulan Pemerintah Kota Samarinda. Pengesahan ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menegaskan bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak boleh menjadi beban bagi warga, Senin (18/5/2026).
Ia menekankan DPRD akan terus mendukung setiap Raperda yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, regulasi daerah harus lahir dari kebutuhan publik serta memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Bukan hanya empat Raperda saja yang sudah disahkan, termasuk yang sebelumnya maupun yang baru. Kami ini partai yang dekat dengan rakyat, artinya Raperda-Raperda yang ada selama untuk kepentingan rakyat pasti kami dukung. Jangan sampai perda dibuat justru menyusahkan rakyat,” ujar Ahmad Vananzda.
Ia juga menyoroti perda yang berkaitan dengan sektor pajak daerah. Menurutnya, kebijakan perpajakan dapat diterima masyarakat selama hasilnya benar-benar kembali untuk kepentingan publik, baik dalam bentuk pembangunan maupun peningkatan pelayanan pemerintah.
“Kalau perda pajak itu dibuat dan kembali ke rakyat, saya pikir tidak ada masalah,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ahmad berharap seluruh perda yang telah disahkan dapat dijalankan secara maksimal serta diawasi dengan baik, sehingga implementasinya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Samarinda dan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi. (adv/DPRDsamarinda)








