DPRD Samarinda Soroti Pelayanan Pertanahan, Sengketa Lahan Dinilai Masih Marak

Anggota DPRD Kota Samarinda, Markaca

Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta adanya pembenahan serius terhadap sistem pelayanan pertanahan menyusul masih maraknya persoalan sengketa lahan di sejumlah wilayah. Pelayanan administrasi yang dinilai belum maksimal dianggap menjadi salah satu penyebab munculnya konflik kepemilikan tanah di tengah masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengatakan pelayanan pertanahan harus dibuat lebih transparan, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan lahannya.

Bacaan Lainnya

“Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Jangan sampai masyarakat bingung hanya karena informasi yang diberikan tidak lengkap atau sulit dipahami,” ujar Markaca, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, masih banyak warga yang mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat tanah maupun dokumen administrasi pertanahan lainnya. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan yang berjalan saat ini.

Ia menegaskan, pelayanan pertanahan bukan hanya berkaitan dengan kecepatan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta terus melakukan pembenahan sistem pelayanan agar lebih profesional dan terbuka.

Markaca menilai keterbukaan informasi menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat mengetahui secara jelas alur pengurusan, syarat administrasi, hingga estimasi waktu penyelesaian dokumen.

“Pelayanan yang transparan akan membuat masyarakat merasa lebih tenang karena mereka tahu prosesnya seperti apa, syaratnya apa saja, dan berapa lama waktu penyelesaiannya,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya konflik administrasi dan sengketa lahan di beberapa kawasan di Samarinda. Menurutnya, persoalan tersebut kerap dipicu oleh dokumen kepemilikan yang tidak jelas, tumpang tindih data administrasi, hingga minimnya sosialisasi terkait legalitas kepemilikan tanah.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan pertanahan, baik instansi pemerintah maupun aparat administrasi terkait, meningkatkan profesionalisme dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki pelayanan pertanahan. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan akhirnya merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembenahan sistem pelayanan, DPRD Samarinda juga mendorong penerapan digitalisasi administrasi pertanahan agar proses pengurusan dokumen menjadi lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.

Menurut Markaca, pemanfaatan sistem digital dapat membantu mempercepat proses administrasi sekaligus meminimalkan potensi praktik yang tidak sesuai aturan.

Dengan pelayanan yang lebih modern dan tertata, ia berharap masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih adil atas kepemilikan tanah mereka, sekaligus menekan potensi konflik lahan di Kota Samarinda.

“Tujuan akhirnya tentu agar masyarakat merasa aman dan memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait