Andi Harun: Kami Mampu Bayar BPJS, Tapi Jangan Abaikan Warga Samarinda

Foto: Wali Kota Andi Harun saat bicara di dialog terbuka yang digagas KNPI Samarinda.

Samarinda– Pemerintah Kota Samarinda menyatakan siap mengambil alih pembiayaan 49.742 peserta BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam dialog terbuka yang digelar KNPI Samarinda di Cafe Bagios, Selasa (14/4/2026) malam.

Bacaan Lainnya

“Kalau ditanya apakah Samarinda mampu menanggung tambahan 49.742 jiwa, kami jawab sangat mampu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini Samarinda telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan hampir seluruh dari sekitar 809 ribu penduduk telah mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang dibiayai melalui APBD kota.

Menurutnya, pengalihan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan redistribusi anggaran pemerintah provinsi. Namun, ia mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, terutama di tengah adanya program Gratispol kesehatan yang disebut memiliki alokasi anggaran besar.

“Jika memang tidak ada masalah anggaran dan alokasi Gratispol itu besar, mengapa muncul redistribusi ini?” katanya.

Ia juga menanggapi alasan pemerintah provinsi yang menyebut kebijakan tersebut untuk menciptakan pemerataan antar daerah. Menurutnya, pendekatan tersebut kurang tepat jika diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Dalam mengurus rakyat, terutama masyarakat kecil, tidak bisa hanya dihitung secara angka,” tegasnya.

Andi Harun menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa warga Samarinda tidak lagi menjadi prioritas pemerintah provinsi.

“Warga Samarinda seperti bukan bagian dari rakyat Kaltim. Ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti implementasi program Gratispol yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.

Pemerintah Kota Samarinda, lanjutnya, telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta penundaan pengalihan pembiayaan hingga tahun 2027.

Namun demikian, ia memastikan apabila kebijakan tersebut tetap diberlakukan, Pemkot Samarinda siap menanggung pembiayaan bagi puluhan ribu warga tersebut.

“Kalau memang dikembalikan ke kami, tentu akan kami tangani. Tapi semua ada konsekuensi kebijakan ke depan,” pungkasnya.(Adv/DiskominfoSamarinda)

Pos terkait