Polemik BPJS 49 Ribu Warga Memanas, Andi Harun Singgung Pernyataan Pemprov Kaltim

Foto : Wali Kota Samarinda Andi Harun

Samarinda– Pemerintah Kota Samarinda angkat suara terkait polemik pengalihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga yang kembali mencuat.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai sejumlah pernyataan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Bacaan Lainnya

Ia menyebut, pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin dan Tim Ahli Gubernur Kaltim Sudarno berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat karena dinilai belum mencermati persoalan secara menyeluruh.

Polemik ini bermula dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang meminta agar pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga Samarinda dialihkan kembali menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota melalui APBD.

Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menegaskan pada prinsipnya Pemkot Samarinda tidak menolak kebijakan tersebut.

Namun, ia menyoroti waktu penyampaian yang dinilai tiba-tiba setelah APBD ditetapkan.

“Diharapkan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengkaji persoalan ini secara menyeluruh. Penyampaian pernyataan secara reaktif justru menunjukkan bahwa pemahaman terhadap substansi persoalan belum sepenuhnya utuh,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia juga merespons pernyataan Sudarno yang menyebut keberatan Pemkot tidak berdasar. Menurutnya, hal tersebut sebaiknya dibahas melalui forum terbuka agar tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan.

“Apabila diperlukan, dapat difasilitasi forum terbuka. Kami siap menyampaikan bukti dan argumentasi berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Andi Harun menilai polemik ini tidak seharusnya berkembang luas di ruang publik tanpa didukung kajian yang kuat, karena berpotensi memperkeruh hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Sebagai akademisi di bidang hukum, ia menegaskan sikap Pemkot Samarinda telah melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai kebijakan pengalihan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 serta instruksi presiden terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa inisiatif awal pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat kurang mampu justru berasal dari pemerintah provinsi yang sebelumnya meminta data dari Pemkot Samarinda.

“Perlu ditegaskan bahwa pemerintah provinsi yang terlebih dahulu meminta data masyarakat serta menawarkan skema pembiayaan tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, kemampuan fiskal Pemkot Samarinda pada dasarnya mencukupi untuk membiayai kebutuhan masyarakat, selama kebijakan dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Untuk itu, ia mendorong adanya forum diskusi berbasis kajian ilmiah guna menghadirkan informasi yang objektif dan transparan.

“Permasalahan ini bukan semata soal anggaran, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur hukum agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun yuridis,” pungkasnya.(Adv/DiskominfoSamarinda)

Pos terkait