Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai menelaah dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah diajukan Pemerintah Kota Samarinda. Penelaahan dilakukan sebagai tahapan awal sebelum pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan seluruh asumsi dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kondisi riil daerah.
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan internal saat ini difokuskan pada pencermatan berbagai asumsi dasar yang menjadi acuan penyusunan KUA-PPAS, mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro, hingga kemampuan fiskal daerah.
“Sementara ini kami masih melakukan review terhadap dokumen yang telah diserahkan. Mulai dari asumsi pertumbuhan ekonomi hingga indeks rasio, semuanya kami cermati untuk memastikan angka-angka tersebut benar-benar realistis,” ujar Rohim, saat ditemui di kantor DPRD, Selasa (21/7/2026)
Menurut Abdul Rohim, hasil penelaahan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Banggar bersama TAPD pada awal Agustus mendatang. DPRD ingin memastikan setiap asumsi yang digunakan mampu menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Samarinda.
Ia menyebut proyeksi sementara APBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun atau meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD 2026. Namun, angka tersebut masih berpotensi berubah mengikuti hasil pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Kalau dibandingkan dengan APBD 2026 memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp100 miliar,” katanya.
Selain itu, Banggar juga akan mengkaji peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kapasitas fiskal daerah dapat terus diperkuat.
“Di Banggar nanti kami juga akan mengkaji apakah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memang hanya sebesar itu, atau masih bisa dioptimalkan melalui berbagai strategi yang tepat,” ucapnya.
Abdul Rohim menambahkan, dalam penyusunan APBD murni 2027 komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih diasumsikan nol agar belanja daerah disusun berdasarkan kemampuan anggaran yang realistis. Jika nantinya terdapat tambahan SiLPA maupun kurang salur dari pemerintah pusat, anggaran tersebut dapat dialokasikan melalui APBD Perubahan. (Adv/ DPRD Samarinda)








