Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Lolos Finalisasi, Iswandi Sebut Tak Ada Lagi Catatan Substantif

Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Iswandi (ist)

Samarinda – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda merampungkan pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026). Hasil pembahasan memastikan substansi raperda telah selaras dengan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melalui proses koreksi dan klarifikasi.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan rapat finalisasi merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang sempat menemukan sejumlah perbedaan data. Menurutnya, temuan tersebut hanya bersifat administratif sehingga tidak memengaruhi substansi laporan keuangan.

“Ini kan rapat finalisasi, ada beberapa yang kami temukan angkanya tidak sesuai. Hanya koreksi-koreksi saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pencocokan, seluruh komponen utama laporan keuangan daerah telah sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah diaudit oleh BPK.

“Tapi secara umum, yang pertama antara angka pokok LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, Arus Kas pada draf Raperda ini sudah sesuai dengan CALK audited, ya itu,” ucapnya.

Iswandi mengungkapkan salah satu temuan dalam pembahasan adalah adanya selisih kecil pada saldo akhir laporan. Namun, perbedaan tersebut telah diperbaiki saat rapat finalisasi.

“Ada ketidaksesuaian kecil ya pada angka saldo akhir laporan tapi sudah dikoreksi,” katanya.

Selain koreksi terhadap angka laporan, Bapemperda juga menemukan kekeliruan dalam penyusunan redaksi pasal berupa penomoran huruf yang tidak berurutan. Kesalahan tersebut telah diperbaiki sebelum pembahasan ditutup.

“Kemudian pada saat pembahasan di Pasal 5 ada perumusan huruf yang melompat dari E ke G, itu sudah clear tadi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Iswandi menyampaikan bahwa pada tahapan pembahasan sebelumnya Bapemperda memberi perhatian khusus terhadap Pasal 6, 7, 9, dan 10 yang dinilai memiliki potensi risiko, baik dari sisi substansi maupun aspek formil. Karena itu, pemerintah daerah diminta melengkapi sejumlah dokumen pendukung sebagai bahan verifikasi.

Dokumen tersebut meliputi jurnal koreksi hasil audit BPK beserta koreksi internal, rincian utang daerah senilai Rp671 miliar, daftar proyek Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mengalami koreksi dan reklasifikasi, data piutang daerah beserta upaya penagihannya, serta daftar perkara hukum terbaru yang disertai estimasi dampak keuangannya.

Di akhir, Iswandi menjelaskan seluruh dokumen diterima dan ditelaah, Bapemperda menyimpulkan seluruh data telah memenuhi kebutuhan klarifikasi sehingga tidak ada lagi persoalan yang menghambat proses penetapan raperda.

“Tadi pada saat finalisasi semua data sudah diberikan dan setelah kami analisa semuanya sudah sesuai. Sehingga bisa disahkan menjadi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait