Belum Miliki IPAL Standar, Operasional 12 SPPG MBG Kutim Dihentikan

SANGATTA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur mengalami hambatan setelah 12 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara aktivitas produksinya. Keputusan itu diambil menyusul evaluasi yang menunjukkan fasilitas tersebut belum memenuhi standar pengelolaan limbah.

Evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan bahwa sejumlah SPPG belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi ketentuan. Kekurangan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kualitas sanitasi sekaligus berdampak terhadap keamanan pangan yang dihasilkan.

Pemerintah menilai keberadaan IPAL menjadi salah satu syarat penting dalam operasional dapur MBG karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan pemerintah daerah mendukung langkah evaluasi yang dilakukan BGN. Menurutnya, perbaikan fasilitas harus segera dilakukan agar pelayanan MBG tidak terus tertunda.

“Hal-hal teknis seperti itu harus segera diselesaikan agar program tidak terhambat,” ujar Mahyunadi saat menanggapi persoalan IPAL di sejumlah SPPG.

Ia menambahkan, pengelola tidak boleh menganggap remeh standar yang telah ditetapkan. Seluruh ketentuan, baik menyangkut kebersihan maupun pengelolaan limbah, wajib dipenuhi sebelum operasional kembali dibuka.

Mahyunadi juga mengingatkan bahwa yayasan pengelola memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Semua pihak harus menaati norma-norma pelaksanaan MBG, baik dari sisi Badan Gizi Nasional maupun pengelola SPPG sendiri,” katanya.

Akibat penghentian sementara tersebut, penyaluran dana bantuan pemerintah kepada 12 SPPG juga ikut ditunda sesuai rekomendasi Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dana baru dapat dicairkan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan fasilitas IPAL dinyatakan sesuai standar.

Langkah ini dimaksudkan agar penggunaan anggaran negara tetap akuntabel dan hanya diberikan kepada penyelenggara yang memenuhi ketentuan.

Pemkab Kutim berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak yang ingin mendirikan SPPG baru. Pengawasan terhadap sarana penunjang, termasuk sistem sanitasi, akan diperketat agar program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pos terkait