Pemkab Kutim Prioritaskan Pelunasan Utang Pihak Ketiga Melalui Pergeseran APBD 2026

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh kewajiban kepada pihak ketiga melalui kebijakan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan para mitra kerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan pergeseran anggaran dilakukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada pihak ketiga. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap para penyedia jasa maupun kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

“Alhamdulillah, melalui proses pergeseran anggaran ini pemerintah telah menetapkan untuk membayar 100 persen utang kepada pihak ketiga. Ini menjadi salah satu prioritas yang harus kita selesaikan,” ujar Rizali, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang sejak awal meminta agar penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga menjadi agenda prioritas dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah ingin memastikan seluruh kewajiban dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam proses pergeseran anggaran, Pemkab Kutim melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang dinilai masih dapat ditunda. Program-program tersebut akan dialihkan pembiayaannya ke APBD Perubahan maupun tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat memprioritaskan pembayaran kewajiban yang bersifat mendesak.

Rizali menambahkan bahwa penyelesaian utang kepada pihak ketiga merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Menurutnya, kepastian pembayaran akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi serta kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kutai Timur. Pemerintah ingin memastikan hubungan kemitraan dengan para penyedia jasa tetap terjaga sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah daerah telah menyelesaikan proses rekonsiliasi untuk menetapkan nilai final kewajiban kepada pihak ketiga. Saat ini, Pemkab Kutim tengah menyelesaikan tahapan administrasi pergeseran anggaran sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas keuangan daerah semakin kuat dan pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2026 dapat berlangsung lebih optimal.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait