SANGATTA – Ancaman darurat narkotika di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat perhatian serius dari bupati. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara tegas mengajak jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutim untuk mengambil peran aktif sebagai garda terdepan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut di tengah masyarakat.
Ajakan krusial ini disampaikan langsung oleh Ardiansyah di sela-sela kegiatan nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 yang diinisiasi oleh KNPI Kutim di kawasan Polder Ilham Maulana. Di hadapan ratusan pemuda yang memadati lokasi acara, bupati membeberkan data memprihatinkan terkait tingginya angka kriminalitas penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.
Berdasarkan data valid yang diterima dari Badan Narkotika Nasional (BNN), lebih dari 60 persen warga binaan atau narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bontang ternyata berasal dari Kutai Timur. Mayoritas dari mereka mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
“Pesan saya kepada teman-teman KNPI, manfaatkan agenda-agenda yang ada untuk memberikan manfaat positif. Mari kita bersama-sama menjauhkan pemuda dari jeratan narkotika dan obat-obatan terlarang,” ujar Ardiansyah di hadapan para pengurus pemuda.
Lebih lanjut, bupati menekankan bahwa ancaman bahaya narkoba saat ini semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Modus operandi yang dijalankan para sindikat pengedar kian canggih, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, ia berharap elemen kepemudaan seperti KNPI mampu menjadi motor penggerak sekaligus penyambung lidah dalam menyosialisasikan bahaya laten narkoba kepada generasi muda di Kutim.
Kekhawatiran bupati beralasan kuat mengingat eskalasi kasus secara regional terus merangkak naik. Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui laman kaltimprov.go.id, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur Brigjen Pol. Rudi Hartono mengungkapkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kaltim mengalami lonjakan signifikan. Jika pada tahun 2021 angka prevalensi berada di kisaran 1,7 persen, maka pada periode 2025 melonjak naik hingga menyentuh angka 2,11 persen.
Peningkatan persentase ini pun linier dengan grafik hasil penindakan dan penangkapan aparat penegak hukum yang semakin masif di lapangan.(adv)








