Pemkab Kutim Tingkatkan Kualitas Data, 3.870 Indikator Jadi Sasaran Tahun 2026

SANGATTA – Penguatan kualitas data daerah menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Portal Satu Data di D’Lounge Hotel Royal Victoria.

Kegiatan yang diikuti operator dari berbagai Perangkat Daerah (PD) itu mengusung tema “Optimalisasi Portal Satu Data dalam Mendukung Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”

Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutim Hasanudin mengatakan, sepanjang 2025 proses pengumpulan data menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Tingkat partisipasi perangkat daerah mencapai 77,01 persen.

“Kami berhasil menghimpun 3.545 indikator dari total 4.603 daftar data,” ungkap Hasanudin.

Meski demikian, pemerintah daerah menilai masih diperlukan peningkatan agar kualitas data semakin baik. Oleh sebab itu, target pada 2026 dinaikkan menjadi 3.870 indikator.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian kemudian membacakan sambutan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Dalam sambutan tersebut, Bupati menyoroti persoalan sinkronisasi data yang hingga kini masih menjadi kendala.

“Tanpa sinkronisasi antarperangkat daerah, masyarakat akan sulit memperoleh informasi yang berkualitas,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan Ronny.

Selain persoalan sinkronisasi, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengelolaan data E-Kinerja (E-Kin) secara tepat dan terintegrasi. Menurutnya, efisiensi pemerintahan tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah juga mencatat masih terdapat sekitar 1.080 data yang belum terinput ke dalam sistem. Jumlah tersebut menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan oleh seluruh operator.

Pemkab Kutim menegaskan bahwa pengelolaan data statistik sektoral memiliki peran penting dalam mendukung proses pembangunan daerah. Data yang lengkap dan akurat diharapkan mampu menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan daya saing daerah pada masa mendatang.(adv)

Pos terkait