Dari Perencanaan hingga Realisasi, Pemkab Kutim Perketat Pengawasan Anggaran Daerah

PALANGKARAYA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berkomitmen memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang dibahas dalam rapat koordinasi Kemendagri bersama KPK di Palangkaraya, Kamis (13/8/2026).

Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, hadir mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.

Mahyunadi mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang bersih sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Sinergi lintas daerah ini menjadi momentum krusial untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai koridor hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya ditemui.

Forum tersebut juga mengungkap sejumlah celah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. KPK menyoroti pokok-pokok pikiran (Pokir) legislatif yang tidak melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selain itu, terdapat perhatian terhadap anomali program yang ditandai ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan dengan realisasi di lapangan. Catatan tersebut menjadi peringatan agar pemerintah daerah memperbaiki tata kelola sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

Mahyunadi mengatakan Pemkab Kutim akan memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan disiplin aparatur. Ia menilai integritas harus diterapkan dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan.

“Intinya, kepala-kepala daerah diharuskan dan diwajibkan untuk menaati tata kelola keuangan daerah yang baik. Karena sebetulnya, semuanya terpantau. Tinggal tindakan lanjutan saja jika tidak diindahkan,” ujar Mahyunadi.

Menurutnya, sistem pengawasan terhadap keuangan daerah semakin kuat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran sesuai koridor hukum yang berlaku.

Upaya pencegahan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemkab Kutim bertekad menindaklanjuti hasil rakor melalui evaluasi dan penguatan pengawasan. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit celah penyalahgunaan wewenang sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait