Harga Bawang Putih Tinggi, Pemkab Kutim Siapkan Langkah Pengendalian Inflasi

SANGATTA — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masuk dalam daftar 10 kabupaten/kota dengan harga bawang putih tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Rapat dilaksanakan secara daring dan luring. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengikuti rapat secara daring dari Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim bersama Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi, Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Dalam pemaparan rapat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan daftar daerah dengan harga bawang putih tertinggi. Kutim menjadi salah satu daerah yang masuk dalam 10 besar dan diminta melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap kondisi harga di lapangan.

Menanggapi kondisi tersebut, Seskab Kutim Rizali Hadi mengatakan pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah langkah pengendalian inflasi secara lintas sektor. Upaya tersebut mencakup operasi pasar dan penyusunan kebijakan berdasarkan komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.

“Beberapa aktivitas secara lintas sektor sudah kita lakukan, baik operasi pasar yang berkaitan dengan penanganan pengendalian inflasi maupun kebijakan daerah,” ujar Rizali baru-baru ini.

Ia mengatakan, secara umum harga bahan pokok di Kutim masih relatif stabil dan belum mengalami kenaikan yang melampaui standar. Namun, kondisi tersebut tetap perlu dijaga melalui koordinasi antarlembaga.

“Kita secara maraton bersama lintas sektor dan dinas terkait untuk berkomunikasi dan berkoordinasi agar persoalan inflasi yang ada di daerah ini bisa tertangani,” katanya.

Khusus bawang putih, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan atau kelangkaan pasokan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah operasi pasar atau pasar murah.

Rizali menjelaskan, sebagian komoditas pangan di Kutim masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas harga.

“Kalau terjadi kelangkaan, berarti kita harus ada intervensi dari pihak pemerintah, penyediaan pasar murah atau kita kerja sama dengan daerah lain,” jelasnya.

Pemkab Kutim bersama TPID dan perangkat daerah terkait akan terus memantau perkembangan harga komoditas di lapangan. Intervensi akan dilakukan apabila kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Yang perlu kita jaga adalah kestabilan ini,” pungkas Rizali.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait