Data Aset Pemkot Samarinda Dinilai Tidak Transparan, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh

Sekertaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng

Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun perkembangan kota.

Ia menyebut hingga saat ini DPRD masih kesulitan memperoleh data rinci terkait aset-aset daerah yang seharusnya berada dalam pengawasan pemerintah kota. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena banyak aset belum diketahui secara jelas tingkat pemanfaatannya, Senin (25/5/26).

“Pertama harus dilihat itu apakah aset tersebut benar-benar memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat. Sampai hari ini kami di Komisi I belum mendapatkan data detail terkait aset-aset kota dari OPD terkait,” ujarnya.

Ronal juga menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya bidang aset Pemerintah Kota Samarinda, yang dinilai belum menyampaikan inventarisasi data aset secara menyeluruh kepada DPRD. Hal ini, menurutnya, membuat fungsi pengawasan menjadi tidak maksimal.

“DPRD kesulitan mendeteksi aset-aset daerah mana saja yang benar-benar termanfaatkan, terbengkalai, atau bahkan bermasalah di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini pembahasan terkait aset kerap muncul setelah adanya aduan masyarakat maupun temuan di lapangan, mulai dari pemanfaatan yang tidak jelas hingga konflik kepemilikan lahan antara warga dan pemerintah.

“Ada aset yang seharusnya bisa menjadi unit usaha masyarakat, ada juga lahan yang tumpang tindih kepemilikan antara warga dengan pemerintah. Ini harus ada kejelasan. DPRD juga seharusnya memegang data lengkap karena kami membidangi pengawasan aset,” lanjutnya.

Ronal menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap aset daerah. Padahal, aset pemerintah semestinya dapat mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan nilai manfaat bagi pembangunan kota.

Ia pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah, termasuk memastikan status pemanfaatan dan pengelolaannya berjalan sesuai aturan.

“Pemerintah kota harus lebih serius melakukan pendataan dan pengawasan. Jangan sampai aset daerah dibiarkan tanpa kejelasan dan akhirnya tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/DPRDSamarinda)

Pos terkait