Helmi Abdullah: Jangan Sampai Anak Samarinda Putus Sekolah karena Keterbatasan Kuota

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah

Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah menyoroti kembali persoalan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun menjadi keluhan masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026. Ia menilai, persoalan tersebut masih menjadi isu berulang yang belum diselesaikan secara komprehensif oleh pemerintah daerah.

Helmi menjelaskan, setiap memasuki masa penerimaan siswa baru, banyak orang tua murid mengeluhkan terbatasnya kuota di sejumlah sekolah negeri, terutama sekolah yang dianggap favorit. Kondisi ini membuat sebagian siswa tidak tertampung dan terpaksa mencari alternatif sekolah lain, bahkan tidak sedikit yang harus menyesuaikan pilihan di luar harapan awal mereka, Senin (25/5/2026).

“Kondisi seperti ini hampir selalu terjadi setiap tahun. Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan langkah yang matang agar masyarakat tidak terus merasa kesulitan saat penerimaan siswa baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berhenti pada sistem penerimaan siswa, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur pendidikan secara keseluruhan. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Samarinda, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, tenaga pendidik, hingga pembangunan sekolah baru di wilayah yang padat penduduk.

Helmi juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh dan berbasis data yang akurat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sektor pendidikan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak bersifat reaktif setiap tahun.

“Pemerintah harus punya data yang jelas mengenai kebutuhan sekolah di setiap kecamatan. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa ada solusi jangka panjang,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak di Samarinda mendapatkan kesempatan yang sama tanpa terkendala persoalan kuota sekolah negeri. Menurutnya, DPRD akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak.

Helmi juga mengingatkan agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung. Ia menilai pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi terkait mekanisme penerimaan siswa baru agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“Kita ingin seluruh anak di Samarinda punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas,” tutupnya. (ADV/DPRDSAMARINDA)

Pos terkait