Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti pentingnya penataan reklame di kawasan perkotaan agar lebih tertib, aman, dan sesuai dengan perkembangan tata ruang kota. Selain berkaitan dengan estetika lingkungan, keberadaan reklame juga dinilai memiliki dampak terhadap keselamatan masyarakat serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan penataan reklame harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, baik aturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame perlu diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ronal menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah perubahan dalam skema pengaturan reklame, termasuk larangan iklan rokok dan minuman tertentu serta penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perizinan reklame. Karena itu, ia menilai Pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan seluruh penyelenggaraan reklame berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Reklame bukan hanya soal promosi atau media informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata kota, keselamatan masyarakat, dan pendapatan daerah,” ujarnya, Selasa (26/5/26).
Selain menjadi salah satu sektor penyumbang PAD melalui pajak reklame, Ronal juga menyoroti aspek keselamatan masyarakat. Ia mengingatkan agar kondisi konstruksi papan reklame di sejumlah titik mendapat perhatian serius karena beberapa di antaranya mulai terlihat miring dan mengalami kerusakan.
“Jangan sampai reklame ini justru membahayakan warga. Ada beberapa yang sudah terlihat miring bahkan mulai rusak. Kalau tidak diawasi dengan baik, tentu ini sangat berisiko bagi masyarakat yang melintas,” katanya.
Ia juga menyinggung perkembangan reklame modern seperti videotron, LED, dan neon box yang kini semakin banyak digunakan di Kota Samarinda. Menurutnya, jenis reklame digital tersebut belum diatur secara spesifik dalam peraturan daerah lama sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Karena itu, DPRD Kota Samarinda saat ini tengah mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan, hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan, hingga sanksi administratif bagi pelanggar.
Ronal berharap regulasi baru tersebut dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk menciptakan tata kelola reklame yang tertib, aman, ramah lingkungan, serta tetap mampu mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan PAD.
“Harapannya nanti pengelolaan reklame di Samarinda bisa lebih tertata, aman bagi masyarakat, dan tetap mendukung pembangunan daerah,” tutupnya. (ADV/ DPRD Samarinda)








