Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terkait petunjuk teknis (juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan sosialisasi dan pembahasan juknis SPMB bersama Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut Sri Puji, secara aturan pelaksanaan SPMB sebenarnya sudah cukup jelas. Pemerintah juga telah menetapkan mekanisme penerimaan serta daya tampung sekolah negeri di setiap wilayah. Namun, persoalan yang terus berulang setiap tahun adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan tersebut secara menyeluruh, Senin (25/5/26).
“Hari ini saya mewakili Ketua Komisi IV menghadiri sosialisasi dan juknis tentang SPMB di Kota Samarinda. Sebenarnya juknisnya sudah jelas, daya tampungnya juga jelas. Tinggal bagaimana aturan ini ditaati dan dipahami masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, setiap tahun DPRD selalu menerima banyak keluhan dari orang tua siswa yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang datang langsung ke rumah anggota DPRD untuk meminta bantuan agar anak mereka bisa diterima di sekolah favorit.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi terkait SPMB masih perlu diperkuat hingga ke tingkat RT dan kelurahan. Sebab, berdasarkan hasil reses yang dilakukan di sejumlah wilayah, masih banyak warga yang belum memahami sistem zonasi maupun jalur penerimaan siswa baru.
“Saya beberapa kali turun reses, masyarakat masih bertanya kenapa rumahnya dekat sekolah tetapi anaknya tidak diterima. Ada juga yang mempertanyakan siswa dari wilayah lain justru bisa masuk,” katanya.
Sri Puji menilai, pemerataan pendidikan di Samarinda juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pasalnya, masih ada sejumlah kawasan yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu melalui jalur belakang atau cara-cara yang melanggar aturan. Menurutnya, semua pihak harus mendukung pelaksanaan SPMB yang transparan dan adil.
“Yang penting sekarang bagaimana aturan ini dijalankan dengan baik dan masyarakat memahami mekanismenya. Jangan sampai ada praktik-praktik yang mencederai dunia pendidikan,” tegasnya. (ADV/DPRD Samarinda)








