Samarinda – Keluhan masyarakat terkait maraknya parkir liar truk gandeng di kawasan Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng meminta adanya langkah tegas dari pihak terkait guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Ronal usai mengikuti rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda terkait aduan warga mengenai keberadaan truk gandeng yang kerap parkir di badan jalan maupun di sisi jalan raya.
Menurut Ronal, aspirasi tersebut datang langsung dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pergudangan Jalan Teuku Umar. Ia menyebut terdapat ratusan warga dari tiga RT yang merasa terganggu dengan kondisi tersebut, Selasa (26/5/2026).
“Hari ini saya hadir untuk menyampaikan aspirasi warga di Jalan Teuku Umar. Ada kurang lebih 500 warga dari tiga RT yang mengeluhkan parkir truk gandeng di sepanjang jalan,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan kendaraan besar yang diparkir sembarangan sangat berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Selain mempersempit akses jalan, kendaraan yang berhenti terlalu lama juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Warga meminta agar kendaraan yang parkir sembarangan bisa ditertibkan karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Samarinda bersama Dishub juga meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim untuk memberikan teguran kepada para anggotanya agar tidak menjadikan badan jalan sebagai lokasi parkir sementara.
Ronal menegaskan bahwa perusahaan angkutan maupun sopir truk harus memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban di kawasan pergudangan. Ia mengaku telah memberikan teguran keras terhadap pihak-pihak yang masih melakukan parkir liar di sepanjang Jalan Teuku Umar.
Selain itu, ia juga mengingatkan para pemilik usaha di sekitar lokasi, khususnya usaha tambal ban dan bengkel, agar tidak membiarkan kendaraan menginap di pinggir jalan karena dapat memperparah kemacetan.
“Kami juga menghimbau pelaku usaha di sekitar kawasan agar tidak menjadikan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan,” tegasnya.
Ronal turut mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang ikut mendukung proses penertiban di lapangan. Menurutnya, tindakan tegas memang perlu dilakukan agar ada efek jera bagi pengemudi maupun perusahaan yang melanggar aturan.
Ia menambahkan, parkir sembarangan yang sengaja dilakukan hingga mengganggu keselamatan pengguna jalan dapat masuk dalam ranah pidana hukum. Karena itu, sinergi antara Dishub, kepolisian dan pihak perusahaan dinilai penting untuk menciptakan ketertiban di kawasan tersebut.
“Kami mendukung langkah kepolisian dalam melakukan penindakan, karena persoalan ini sudah menyangkut keselamatan masyarakat,” tutupnya. (ADV/DPRD Samarinda)








