DPRD Kutim Dorong Limbah SPPG Diolah Bernilai Ekonomi

SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya memenuhi standar sanitasi, tetapi juga mengembangkan pengelolaan limbah yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kutim Jimmi menyampaikan, percepatan pembangunan unit penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan. Ia menegaskan seluruh SPPG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum mulai beroperasi.

“Tentu unit-unit yang baru muncul harus mulai disiplin terkait itu. Regulasinya jelas, melarang SPPG beroperasi tanpa adanya IPAL,” katanya.

Menurut Jimmi, pengelolaan limbah bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Limbah organik yang dihasilkan dapur umum berpotensi diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual sehingga mampu memberikan manfaat lebih luas.

“Harus seimbang antara pendapatan dengan pengelolaan limbahnya. Mengelola limbah pun juga harus memiliki nilai ekonomis,” ujar dia.

Ia mencontohkan limbah tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik atau produk lain yang bermanfaat. Karena itu, fasilitas pengolahan limbah harus disiapkan sejak awal pembangunan agar proses operasional tidak mengalami kendala.

Jimmi juga mengingatkan pengalaman penghentian sementara 12 titik SPPG di Kutim akibat persoalan teknis berkaitan dengan sanitasi. Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh terulang pada unit-unit baru yang saat ini sedang dibangun.

Selain itu, DPRD memandang pengelolaan limbah sebagai bentuk kepedulian penyelenggara terhadap masyarakat sekitar. Program MBG, kata Jimmi, semestinya tidak hanya berorientasi pada keberhasilan distribusi makanan bergizi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan.

“Jadi kita berharap jangan hanya sektor keuntungannya saja yang dicari,” ucapnya saat menjelaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan program.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kutim meminta pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan seluruh pihak terkait memastikan seluruh fasilitas sanitasi telah memenuhi ketentuan sebelum pelayanan dimulai. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah pencemaran sekaligus memperkuat keberlanjutan program MBG di Kutim.(adv)

Pos terkait