Pemkab Kutim Gaspol Tuntaskan Sanitasi dan Posyandu demi Bebas Stunting Sebelum 2030

SANGATTA — Masalah sanitasi buruk dan minimnya infrastruktur dasar masih menjadi bayang-bayang utama dalam upaya pengentasan tengkes di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah Kabupaten Kutim mengambil langkah taktis dengan mematok target tegas: menuntaskan ribuan fasilitas pembuangan limbah rumah tangga yang tidak layak sebelum tahun 2030.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kutim yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim. Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memberikan arahan tanpa kompromi kepada jajaran instansi teknis agar tidak menunda pemenuhan infrastruktur sanitasi yang bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Mahyunadi secara spesifik menyoroti data ribuan keluarga di wilayahnya yang hingga kini masih hidup tanpa fasilitas pembuangan limbah yang memadai. Kondisi lingkungan yang tidak higienis dinilai menjadi salah satu pemicu dominan yang menghambat progres penurunan angka stunting di daerah.

“Mengenai 1.700 Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, saya minta ini bisa diselesaikan sebelum tahun 2030. Dinas Perkim dan Dinas PU harus bergerak cepat membangun fasilitas septic tank dan bilik sanitasi yang memadai,” tegas Mahyunadi di hadapan para kepala dinas.

Tidak hanya urusan sanitasi rumah tangga, sorotan tajam juga diarahkan pada infrastruktur kesehatan dasar di tingkat akar rumput. Dari total 319 Posyandu yang tersebar di seluruh penjuru Kutim, hampir separuhnya—yakni 153 unit—masih berstatus menumpang dan belum memiliki bangunan permanen.

Menjawab persoalan itu, Mahyunadi menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merancang alokasi pembangunan 50 Posyandu baru. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng keterlibatan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility(CSR).

Kesiapan Teknis di Lapangan

Instruksi langsung dari unsur pimpinan daerah tersebut langsung disambut kesiapan penuh oleh instansi teknis terkait. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutim, M Noor, menyatakan jajarannya siap mengeksekusi program pembangunan sarana sanitasi warga secara bertahap dan terukur.

Menurut M Noor, Dinas Perkim siap mengalokasikan anggaran serta merumuskan perencanaan teknis yang matang untuk memastikan seluruh target septic tank beserta bilik sanitasinya terbangun tepat sasaran.

“Kami siap merealisasikan pembangunan 1.700 septic tank beserta fasilitas biliknya. Kami akan menyusun perencanaan teknis serta penganggarannya secara cermat agar penuntasan sanitasi masyarakat ini bisa tercapai sesuai target,” ujar M Noor di lokasi rapat.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim mengapresiasi langkah konkret yang diambil oleh Dinas Perkim. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kutim, Irma Aryani, memaparkan bahwa persoalan sanitasi terbanyak saat ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis khusus, seperti kawasan permukiman pesisir di Pulau Miang.

Berdasarkan pemetaan Dinkes Kutim, capaian sanitasi daerah secara umum sebenarnya sudah menunjukkan tren positif, di mana 87 persen desa di Kutim telah memenuhi kriteria sanitasi yang baik. Kendati demikian, sisa 13 persen KK yang belum memiliki septic tank tetap menjadi pekerjaan rumah krusial yang harus diselesaikan.

Sebagai langkah awal percepatan, penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas.

“Koordinasi dengan Dinas Perkim dan PU sangat krusial. Pada tahap awal ini kita fokuskan untuk 500 unit terlebih dahulu. Dengan komitmen pembangunan dari Dinas Perkim, kami optimistis target cakupan sanitasi layak sebesar 97 persen di Kutai Timur dapat rampung sepenuhnya,” pungkas Irma.(adv)

Pos terkait