DPRD Samarinda Dorong Evaluasi Pembayaran TPP Guru agar Lebih Rutin

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronie Pasie (ist)

Samarinda – Sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian legislatif. DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan pencairan yang selama ini dilakukan setiap tiga bulan agar ke depan hak para guru dapat diterima secara lebih teratur.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah lama menjadi keluhan tenaga pendidik. Sejumlah guru bahkan telah menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD sejak awal tahun untuk meminta adanya perubahan mekanisme pembayaran.

Novan menilai, sistem pencairan TPP guru perlu mendapat perhatian karena berbeda dengan pola pembayaran yang diterapkan kepada ASN di sejumlah perangkat daerah lainnya, yang umumnya menerima TPP setiap bulan.

“Kami sebelumnya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan agar kebijakan pembayaran TPP ini ditinjau kembali,” ujar Novan, Senin (5/10/2026).

Ia menegaskan, pembayaran setiap tiga bulan bukan berarti harus langsung dihapus apabila terdapat pertimbangan tertentu. Namun, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak terus diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepastian hak para guru.

“Kalau memang ada kondisi tertentu, mungkin pembayaran seperti itu masih bisa dilakukan. Tetapi jangan sampai pola tiga bulan ini kemudian dianggap sebagai kebiasaan,” katanya.

Selain Dinas Pendidikan, Novan menyebut DPRD juga telah meminta BPKAD Samarinda menelaah sistem pencairan tersebut. Kajian diperlukan untuk mengetahui kemungkinan penerapan pembayaran yang lebih efektif.

Persoalan ini nantinya turut dibawa dalam pembahasan Raperda APBD 2027. Komisi IV juga telah berkoordinasi dengan anggota Banggar agar aspirasi guru mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.

“Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman Banggar, terutama dari Komisi IV, agar persoalan ini menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembahasan,” tegasnya.

Novan berharap evaluasi tersebut menghasilkan kebijakan pembayaran TPP yang lebih teratur dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait