Samarinda – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Samarinda dinilai membutuhkan penanganan menyeluruh. Selain membenahi sistem pelayanan dan distribusi, pemerintah daerah didorong memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi agar sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pertumbuhan jumlah kendaraan harus menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan BBM di daerah. Menurutnya, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi pasokan berpotensi memperparah antrean yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Jangan sampai kebutuhan yang diajukan sebenarnya satu juta atau bahkan dua juta, tetapi yang disetujui hanya 500 ribu. Kalau begitu, tentu tidak akan seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada,” ujar Deni, Senin (5/10/2026).
Persoalan keterbatasan kuota juga tergambar dalam RDP Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan pada awal Oktober 2026. Dalam pembahasan tersebut, usulan kuota BBM bersubsidi dari Pemprov Kaltim mencapai 1.000.299 kiloliter (KL), sedangkan alokasi yang disetujui pemerintah pusat hanya 529.000 KL.
Sementara itu, data Korlantas Polri hingga pertengahan 2026 mencatat jumlah kendaraan di Samarinda mencapai sekitar 1,01 juta unit, terdiri atas 904.150 sepeda motor dan 107.381 mobil pribadi.
Deni mengaku belum mengantongi rincian kuota khusus untuk Samarinda. Meski demikian, ia melihat adanya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan.
“Kalau angka pastinya untuk Samarinda saya belum tahu. Tetapi yang saya pahami memang ada disparitas antara kebutuhan dengan kuota yang tersedia,” katanya.
Ia mendorong Pemkot Samarinda mengupayakan tambahan alokasi, mengevaluasi jam operasional SPBU, serta memperketat pengawasan distribusi.
“Kalau memang dibentuk satgas, harus benar-benar turun untuk mengawasi dan memastikan BBM subsidi ini tepat sasaran,” tegasnya.
Deni meminta pengajuan tambahan kuota disertai data kebutuhan riil agar pemerintah pusat memiliki dasar kuat dalam mempertimbangkan penambahan pasokan.
“Jangan hanya sekadar menanyakan kuota, tetapi harus diperjuangkan. Harapannya kebutuhan BBM bersubsidi di daerah bisa terpenuhi sehingga antrean tidak terus berulang,” pungkas Deni. (Adv/ DPRD Samarinda)








