Samarinda – Persoalan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD. Pemerintah di tingkat lingkungan diminta lebih proaktif melakukan pendataan agar warga yang membutuhkan tidak luput dari program bantuan pemerintah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya keterlibatan pengurus RT dan kelurahan dalam mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, khususnya warga penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan.
Menurutnya, proses pengajuan bantuan harus diawali dengan memastikan kelengkapan administrasi kependudukan serta kesesuaian alamat tempat tinggal calon penerima manfaat.
“Untuk penanganan disabilitas, terutama pemberian bantuan, kita harus runut dulu asal muasal Kartu Keluarga (KK)-nya. Ketertiban administrasi ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” kata Novan saat ditemui di DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pendataan masyarakat dimulai dari RT, kemudian diteruskan ke kelurahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Sosial Samarinda. Dengan demikian, validitas data menjadi faktor penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Novan menyebut dukungan pemerintah bagi penyandang disabilitas tidak hanya melalui Bantuan Sosial Tunai (BST). Mereka juga berpeluang memperoleh bantuan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui program pemerintah daerah.
“Tidak hanya bantuan BST, mereka juga bisa menjadi warga yang di-cover bantuan BPJS-nya secara gratis oleh Pemkot Samarinda,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta perangkat lingkungan tidak hanya berfokus pada persoalan keamanan dan ketertiban, tetapi turut memperhatikan kondisi sosial warga di wilayah masing-masing.
“RT punya tanggung jawab pada wilayah yang di cover-nya. Tanggung jawabnya bukan hanya masalah trantibmas, tapi juga aspek sosial. Begitu juga kelurahan, harus mengetahui betul kondisi warganya seperti apa,” jelasnya.
Meski demikian, Novan menilai pelayanan RT selama ini sudah berjalan cukup baik. Kendala administrasi terkadang muncul ketika domisili faktual warga berbeda dengan alamat dalam dokumen kependudukan.
“Selama ini pelayanan RT cukup baik. Kecuali jika warga tersebut memang secara faktual tidak berdomisili di situ, tentu RT tidak bisa mengeluarkan surat pengantar, karena perlu kejelasan domisili,” katanya. (Adv/ DPRD Samarinda)








