SANGATTA – Kecepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus ditingkatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Meski demikian, proses pelayanan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kelengkapan dokumen masyarakat dan kebutuhan verifikasi data.
Kepala Dukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan tantangan dalam pelayanan publik dapat berasal dari internal organisasi maupun masyarakat. Dari sisi internal, penerapan Zona Integritas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
“Salah satu tantangan internal berkaitan dengan penerapan Zona Integritas. Penerapan tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelayanan bagi seluruh kelompok masyarakat,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).
Ia menyebut sejumlah fasilitas perlu disiapkan untuk mendukung pelayanan inklusif. Di antaranya akses bagi penyandang disabilitas, toilet khusus, akses jalan, serta posisi pelayanan prioritas.
Dukcapil juga perlu menyediakan fasilitas pendukung lain seperti ruang laktasi, tempat pengaduan, pojok buku, dan tempat bermain anak. Menurut Jumeah, fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Selain persoalan fasilitas, kelengkapan administrasi masyarakat juga menjadi tantangan. Warga terkadang menginginkan dokumen segera selesai, tetapi persyaratan yang dibutuhkan belum lengkap.
“Selain kendala organisasi, Dukcapil juga menghadapi persoalan yang berasal dari sisi masyarakat. Salah satunya adalah keinginan warga mendapatkan pelayanan secepat mungkin, sementara dokumen atau administrasi yang menjadi persyaratan terkadang belum diselesaikan,” sebutnya.
Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Data kependudukan perlu dipastikan sesuai agar dokumen yang diterbitkan tidak menimbulkan masalah administrasi.
Dalam pengurusan akta kelahiran, misalnya, Dukcapil dapat menemukan data kelahiran yang sudah tercatat di daerah asal. Konfirmasi dengan daerah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pencatatan ganda.
Proses tersebut terkadang membutuhkan waktu lebih lama apabila berlangsung pada akhir pekan atau hari libur. Hal itu dapat menimbulkan anggapan pelayanan sengaja diperlambat, meskipun verifikasi merupakan bagian dari prosedur.
Jumeah menegaskan pelayanan kini jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
“Dulu bisa sampai tiga hari, sekarang bisa satu jam,” ujarnya.
Ia juga mengatakan perubahan pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan tanpa pungutan liar dan sesuai ketentuan.(ADV/prokopim/Kutim)








