SANGATTA — Pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong mengambil peran lebih besar dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM). Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda tersebut adalah Dana Desa, yang selama ini lebih banyak dikenal untuk membiayai pembangunan fisik dan fasilitas publik.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit ATM yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (Dinkes Kutim), belum lama ini, di Kantor Dinkes Kutim.
Forum tersebut melibatkan sejumlah pihak, antara lain Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) sekaligus Ketua TP PKK Kutim Hj Siti Robiah, Kepala Dinkes dr Yuwana Sri Kurniawati, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), serta perwakilan Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Bengalon.
PSM Ahli Muda DPMDes Kutim, Triee Susanti Mandasari, mengatakan kebijakan penggunaan Dana Desa membuka peluang bagi pemerintah desa untuk ikut mendukung program kesehatan masyarakat.
Dasarnya, kata dia, adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Dalam aturan tersebut terdapat ruang untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TB, serta malaria.
“Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan fisik,” kata Triee. Menurutnya, desa dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ketiga penyakit tersebut.
Ia menjelaskan, dampak penyakit ATM tidak hanya dirasakan oleh pasien. Kondisi kesehatan yang berkepanjangan dapat memengaruhi kemampuan bekerja sehingga pendapatan keluarga berkurang. Sebaliknya, biaya yang harus dikeluarkan keluarga juga dapat meningkat selama proses pengobatan.
Dalam konteks tersebut, desa dinilai menjadi salah satu garda terdepan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Penguatan Desa Siaga dapat dilakukan melalui edukasi PHBS, penyediaan sanitasi yang layak, akses air bersih, pengelolaan lingkungan permukiman, serta pelibatan kader dalam sistem surveilans berbasis masyarakat.
Untuk TB, perhatian juga diarahkan pada keberlanjutan pengobatan. Desa dapat membantu keluarga pasien, memberikan dukungan sosial, memfasilitasi kebutuhan transportasi menuju fasilitas pelayanan kesehatan, serta mendukung kebutuhan gizi sesuai ketentuan.
“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan,” jelasnya.
Menurut Triee, dukungan terhadap pasien juga perlu dilanjutkan setelah masa pengobatan. Para penyintas dapat diberi kesempatan untuk kembali produktif melalui pemberdayaan ekonomi.
Ia mendorong agar kebutuhan kesehatan desa dibahas sejak Musyawarah Desa, kemudian dimasukkan dalam RKPDes dan APBDes. Dengan pola tersebut, program kesehatan dapat menjadi bagian pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung target eliminasi AIDS, TB, dan malaria pada 2030.(ADV/prokopim/Kutim)








