Ironi Komoditas Kutim yang Kehilangan Identitas, Paradox Administrasi di Tanah Kaya

SANGATTA — Di balik hamparan tambang batu bara yang meliuk dan hijau perkebunan kelapa sawit yang membentang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menanggung sebuah paradoks ekonomi yang ganjil. Sebagai salah satu lumbung energi dan komoditas terbesar di Kalimantan Timur, daerah ini justru kerap ‘tak diakui’ dalam catatan resmi produksi nasional. Komoditasnya melimpah, namun identitas daerah asalnya kerap menguap di tengah jalur distribusi.

Pangkal persoalannya bermula dari rantai logistik dan dokumen administrasi perdagangan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar batu bara dan crude palm oil (CPO) asal Kutim dikirim melalui pelabuhan di luar wilayahnya. Alhasil, Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin/COO)—dokumen krusial yang menentukan legasi legalitas, fasilitas tarif preferensial perjanjian perdagangan bebas (FTA), hingga syarat pencairan Letter of Credit (L/C) ekspor—justru menerbitkan nama daerah tetangga. Kutim memikul beban eksploitasi, namun daerah lain yang memanen catatan prestasinya.

Fenomena hilangnya jejak ekonomi ini menyulut keprihatinan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Ia menyoroti bagaimana data statistik ekspor dan realisasi investasi nasional gagal mencerminkan realitas kontribusi ekonomi Kutim yang sebenarnya.

“Dikatakan Kutim tidak ada tercatat produksi batu bara maupun sawit karena semuanya tercatat di daerah lain. Ini tentu mengejutkan sekaligus merugikan kita,” ujar Ardiansyah.

Bagi Ardiansyah, COO bukan sekadar lembar kertas birokrasi, melainkan benteng kedaulatan statistik dan identitas ekonomi daerah. Untuk memutus rantai paradoks ini, Pemkab Kutim mendorong dua langkah krusial: penataan tata kelola dokumen melalui koordinasi lintas instansi, serta percepatan optimalisasi pelabuhan lokal.

Dua simpul maritim—Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kaliorang yang mangkrak sejak selesai dibangun pada 2015, serta Pelabuhan Kenyamukan—kini terus diakselerasi pemanfaatannya agar Kutim memiliki pintu keluar ekspor mandiri.

Senada dengan arahan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Novian Pranata, menegaskan kesiapannya melakukan konsolidasi lintas sektor. Menurut mantan Sekretaris Disperkim itu, kerapian data rantai pasok akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan investor (investor confidence).

“Kami paham betul arahan Bupati. Ketika sistem pencatatan terintegrasi dan infrastruktur pelabuhan berfungsi optimal, dampaknya tidak hanya pada keakuratan data investasi, tetapi juga pada lompatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Novian.

Upaya membenahi lembar-lembar Surat Keterangan Asal ini mungkin terasa seperti pekerjaan teknis-birokratis belaka. Namun bagi daerah kaya sumber daya alam seperti Kutai Timur, meluruskan pencatatan komoditas adalah perjuangan menegakkan harkat ekonomi daerah agar tak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus perdagangan global.(adv)

Pos terkait