Pemkab Kutim Rancang Kenaikan TPP ASN hingga 35 Persen pada 2027

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan rencana peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga sekitar 35 persen pada 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan belanja pegawai yang dinilai masih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.

Rencana kenaikan TPP itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/8/2026). Rapat berlangsung melalui Ruang Zoom Meeting Diskominfo Staper Kutim dan dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.

Kegiatan tersebut diikuti Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara daring. Bupati turut didampingi Rizali Hadi, Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Usai rapat, Rizali menjelaskan kondisi belanja pegawai Kutim yang saat ini masih tergolong rendah. Menurutnya, belanja pegawai daerah belum mencapai batas 30 persen dari APBD sebagaimana ketentuan yang menjadi acuan.

Namun, penyesuaian belanja pegawai tetap akan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembiayaan program lainnya.

“Kalau belanja pegawai itu idealnya berdasarkan aturan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD. Kita berhitung kalau APBD kita rendah, apa lantas belanja pegawai kita juga kita kurangi? Kan tidak mungkin,” ujar Rizali.

Ia mengatakan pemerintah daerah akan terlebih dahulu melakukan standardisasi terhadap kebutuhan belanja pegawai. Setelah itu, anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan belanja modal serta barang dan jasa.

“Jadi kita standarkan dulu belanja pegawai kita, baru untuk masuk ke kegiatan lainnya menyesuaikan dengan belanja modal, belanja barang jasa sesuai dengan program pemerintah,” katanya.

Dalam penataan tersebut, kenaikan TPP menjadi salah satu komponen yang dipersiapkan. Rizali memastikan peningkatan TPP direncanakan mulai tahun depan.

“TPP insyaallah kita naikkan tahun depan,” ungkapnya.

Besaran kenaikan yang disiapkan diperkirakan mencapai sekitar 35 persen dari TPP yang diterima ASN saat ini.

“Sekitar 35 persen,” ujarnya.

Rencana tersebut akan tetap disesuaikan dengan kondisi APBD Kutim. Pemerintah daerah memastikan penataan belanja pegawai tidak mengurangi dukungan terhadap belanja modal maupun belanja barang dan jasa yang berkaitan dengan program prioritas, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait