Samarinda – Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda dinilai tidak cukup hanya melalui pelatihan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha. Pemerintah daerah perlu memastikan pelaku UMKM memiliki akses permodalan, tempat usaha, standar produk, hingga jaringan pemasaran agar mampu bertahan dan berkembang.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendorong perubahan pola pemberdayaan dengan membangun sistem pendampingan yang mencakup seluruh tahapan usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Penguatan UMKM harus mengubah pola pemberdayaan. Bukan hanya pelatihan dan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pembeli, modal, tempat usaha, standar produk, dan kepastian usaha,” ujar Iswandi, Jum’at (16/10/2026).
Menurutnya, tidak sedikit pelaku UMKM yang telah memiliki keterampilan dan mampu menghasilkan produk. Namun, mereka masih menghadapi kendala ketika harus mengembangkan usaha, terutama dalam memperoleh tambahan modal, memenuhi standar mutu, serta menjangkau konsumen.
Akibatnya, sejumlah program pemberdayaan belum memberikan dampak berkelanjutan karena pendampingan sering berhenti setelah pelatihan selesai. Pelaku usaha kembali menghadapi persoalan produksi dan pemasaran tanpa dukungan yang memadai.
Iswandi menilai pemerintah perlu menghubungkan setiap program agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan. Pelatihan harus disertai pendampingan pengelolaan usaha, fasilitasi pembiayaan, pemenuhan standar produk, serta pembukaan akses pasar.
Ia menegaskan, kepastian pembeli menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM. Peningkatan kapasitas produksi tidak akan optimal apabila produk yang dihasilkan tidak memiliki pasar yang mampu menyerapnya secara konsisten.
Selain itu, pemerintah perlu membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan kualitas, kemasan, dan legalitas agar produk lokal mampu bersaing.
Iswandi berharap kolaborasi pemerintah, lembaga pembiayaan, pengelola pasar, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekosistem UMKM di Samarinda. Keberhasilan pemberdayaan, menurutnya, harus dilihat dari kemampuan usaha untuk bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan pekerjaan, bukan sekadar jumlah pelatihan maupun bantuan yang disalurkan. (Adv/ DPRD Samarinda)








