Samarinda – Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro diminta segera diwujudkan melalui program nyata. DPRD menekankan regulasi tersebut harus disertai kebijakan teknis dan dukungan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan keberadaan perda tidak akan memberikan dampak maksimal apabila hanya menjadi landasan hukum tanpa pelaksanaan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap ketentuan di dalamnya diterjemahkan menjadi program kerja lintas perangkat daerah.
“Tugas DPRD bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan peraturan daerah dijalankan dan diakomodasi dalam APBD,” ujar Iswandi, Jum’at (16/10/2026).
Menurutnya, pemberdayaan UMKM tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD). Program perlu diintegrasikan dengan instansi lain serta badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai tugas dan bidang masing-masing.
Melalui koordinasi tersebut, pelaku usaha mikro diharapkan memperoleh akses lebih luas terhadap pelatihan, pembiayaan, tempat usaha, pemasaran, hingga kemitraan bisnis.
Iswandi juga mendorong pemerintah membuka kesempatan bagi produk lokal untuk masuk ke jaringan pasar modern. Pelaku UMKM perlu difasilitasi agar dapat menjalin kerja sama dengan pengelola ritel maupun perusahaan yang membutuhkan pasokan barang dan jasa.
Selain itu, proyek pembangunan di Samarinda dinilai dapat membuka peluang keterlibatan usaha lokal melalui pengadaan barang dan jasa sesuai persyaratan yang berlaku.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memetakan kebutuhan pasar sekaligus membantu pelaku usaha memenuhi standar yang dibutuhkan calon pembeli. Dengan begitu, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menghasilkan peluang transaksi yang berkelanjutan.
Iswandi menegaskan DPRD akan mengawasi pelaksanaan perda, termasuk memastikan dukungan anggaran diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan pelaku usaha.
Ia berharap Perda Nomor 2 Tahun 2026 menjadi landasan penguatan UMKM, memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Samarinda. (Adv/ DPRD Samarinda)








