Jaga Daya Beli Masyarakat, Sani Dorong Anggaran Operasi Pasar Diperkuat

Ilustrasi Operasi Pasar Samarinda (ist)

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda didorong memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. DPRD menilai pelaksanaan operasi pasar murah harus dirancang berdasarkan data perkembangan harga, ketersediaan stok, serta kondisi distribusi pangan di setiap kecamatan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan harga di pasaran. Pemerintah perlu mendeteksi potensi gangguan pasokan dan distribusi sejak dini agar lonjakan harga dapat dicegah sebelum membebani masyarakat.

“Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bergerak. Intervensi harus dilakukan sejak pasokan mulai terganggu,” ucap Sani, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, sejumlah komoditas strategis seperti beras medium dan premium, minyak goreng, bawang merah, serta bawang putih perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Sani meminta Pemkot Samarinda memperluas pelaksanaan operasi pasar murah dengan menentukan lokasi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Kecamatan yang mengalami kenaikan harga signifikan atau keterbatasan pasokan harus menjadi prioritas agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Selain meningkatnya permintaan, faktor cuaca yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan perlu diperhitungkan.

Sani menilai pengendalian harga membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari Pemkot, DPRD, Bulog, distributor, kelompok tani, nelayan hingga pelaku UMKM pangan.

“Kami akan membawa catatan ini ke pembahasan Banggar. Kami berharap pengendalian harga pangan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” ungkapnya.

Ia berharap operasi pasar tidak sekadar menjadi respons terhadap kenaikan harga, tetapi menjadi instrumen menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait