Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diminta membenahi jalur distribusi pangan untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. DPRD menilai panjangnya rantai perdagangan berpotensi meningkatkan biaya distribusi sekaligus mengurangi keuntungan yang diterima petani dan produsen lokal.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pemerintah perlu membangun pola perdagangan yang mempertemukan produsen dengan konsumen secara langsung. Dengan memangkas jumlah perantara, biaya pemasaran dan pengangkutan dapat ditekan sehingga harga lebih kompetitif.
“Rantai pasok harus dipersingkat agar petani mendapat keuntungan layak dan masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau,” kata Sani, Kamis (15/10/2026).
Ia mendorong Dinas Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan memfasilitasi kerja sama petani, kelompok nelayan, distributor, dan konsumen. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pasar tani, koperasi, maupun pemanfaatan platform digital milik pemerintah daerah.
Selain distribusi, Sani menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan daerah. Menurutnya, ketergantungan Samarinda terhadap pasokan dari luar wilayah membuat ketersediaan stok rentan terganggu ketika terjadi hambatan pengiriman.
“Cadangan pangan daerah merupakan benteng terakhir saat pasokan terganggu. Karena itu, stok harus dikelola dengan baik,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, gula, serta komoditas strategis lainnya. Pengadaan cadangan pangan, subsidi biaya angkut, dan penguatan infrastruktur logistik juga perlu mendapat perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Sani menambahkan, pengawasan tata niaga harus diperketat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan stok oleh pihak tertentu.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan stok untuk mencari keuntungan. Pengawasan harus berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan distribusi dan penguatan cadangan pangan dapat menjaga stabilitas pasokan, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen lokal. (Adv/ DPRD Samarinda)








