SANGATTA – Kenaikan harga Aviation Turbine Fuel (Avtur) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi operasional bandara perintis di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya layanan penerbangan yang selama ini mendapat subsidi dari pemerintah pusat, termasuk Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Masrianto Suriansyah, mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap operasional bandara perintis. Evaluasi tersebut dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setiap tahun untuk memastikan pelayanan penerbangan di wilayah terpencil tetap berjalan.
Menurutnya, selain kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, peningkatan harga bahan bakar pesawat memberikan tekanan terhadap pembiayaan operasional penerbangan perintis.
“Karena harga avtur naik, otomatis biaya operasional juga meningkat. Ini menjadi tantangan bagi seluruh bandara perintis yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” katanya.
Masrianto menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian karena penerbangan perintis memiliki fungsi penting bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kemenhub juga terus mengevaluasi rute yang ada. Tahun ini terdapat usulan rute baru dari Mahakam Ulu menuju Samarinda karena wilayah tersebut masuk kategori daerah terjauh, terpencil, dan terluar.
“Setiap tahun Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi terhadap bandara-bandara perintis, termasuk di Kalimantan Timur. Tahun ini juga ada usulan rute baru dari Mahakam Ulu menuju Samarinda karena wilayah tersebut masuk kategori daerah terjauh, terpencil, dan terluar,” ujarnya.
Di sisi lain, Bandara Uyang Lahai masih membutuhkan pembenahan infrastruktur. Dishub Kutim telah menyampaikan sejumlah catatan kondisi bandara kepada pemerintah daerah. Perbaikan fasilitas dinilai diperlukan agar pelayanan penerbangan dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.
Masrianto menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan transportasi udara. Karena itu, APBD tidak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengelolaan bandara perintis.
Pengelolaan nantinya akan melibatkan BUMDes berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah daerah. Dishub tetap menjalankan fungsi monitoring dan pendampingan terhadap pengelolaan serta perbaikan fasilitas bandara.(adv)








