SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengkaji perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeususdes) dari satu tahap menjadi dua tahap. Meski mekanisme pencairan diusulkan berubah, besaran bantuan tetap Rp 250 juta untuk setiap desa.
Usulan tersebut mengemuka dalam evaluasi pelaksanaan Bankeususdes Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bankeususdes dan Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2026 di Ruang Meranti, beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Yudieth, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari rencana penyempurnaan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bankeususdes.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merencanakan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kondisi pelaksanaan di lapangan,” ujar Yudieth yang mewakili Kepala DPMDes Kutim Basuni.
Saat ini, Bankeususdes disalurkan kepada desa melalui mekanisme satu tahap. Berdasarkan hasil evaluasi, muncul usulan agar pencairan dilakukan dalam dua tahap tanpa mengubah total pagu bantuan.
Skema tersebut dinilai dapat membuat penyaluran lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, kesiapan kegiatan, serta proses perencanaan dan pengusulan di tingkat desa.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengatakan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Bankeususdes tahun sebelumnya perlu menjadi bahan perbaikan kebijakan.
“Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan sehingga program pada tahun berikutnya dapat lebih baik, efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel,” kata Trisno.
DPMDes Kutim selanjutnya akan mengevaluasi penyelenggaraan Bankeususdes Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
Hingga kini, pencairan dalam dua tahap masih sebatas usulan dan belum ditetapkan sebagai mekanisme baru. Keputusan akan mempertimbangkan hasil evaluasi, kemampuan keuangan daerah, serta kondisi pelaksanaan Bankeususdes di desa.(ADV/prokopim/Kutim)








