Komisi I DPRD Samarinda Minta Penertiban BBM Eceran Harus Dikaji Secara Menyeluruh

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra (ist)

Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait untuk mengkaji secara menyeluruh rencana penertiban penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran atau pom mini. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap akses memperoleh BBM.

Samri menilai hingga saat ini belum ada aturan yang secara tegas melarang aktivitas penjualan BBM eceran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang kuat sebelum mengambil langkah penertiban agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Kalau regulasi yang secara khusus melarang penjualan BBM eceran, sampai sekarang belum ada,” ujar Samri, Kamis (16/7/2026)

Ia mengingatkan bahwa antrean di SPBU hingga kini masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengambil kebijakan penertiban terhadap seluruh penjual BBM eceran.

“Kalau sekarang dengan adanya penjual eceran saja antrean di SPBU masih panjang, tentu harus dipikirkan bagaimana kondisinya jika semuanya ditertibkan. Karena itu, kebijakan ini perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Samri menilai keberadaan pom mini masih memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi pilihan ketika terjadi antrean panjang di SPBU, penjual BBM eceran juga membantu memenuhi kebutuhan warga di sejumlah kawasan yang akses terhadap SPBU masih terbatas.

“Faktanya, masyarakat juga memanfaatkan pom mini sebagai alternatif ketika antrean di SPBU cukup panjang,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah mengedepankan kajian yang komprehensif sebelum menetapkan kebijakan terkait penjualan BBM eceran. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan masyarakat, dan kondisi pelayanan BBM saat ini, kebijakan yang diambil diharapkan mampu menciptakan ketertiban tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap bahan bakar.

Pos terkait