SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas meski kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan yang cukup tajam. Di tengah menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah memilih mempertahankan proyek-proyek strategis melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) sebagai upaya meningkatkan kualitas jalan kabupaten.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan program multiyears pada tahun ini sebagian besar difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menambah persentase jalan dengan kondisi mantap di Kutai Timur.
“Tahun ini ada program multiyears. Semuanya rata-rata jalan. Itu bagian dari peningkatan untuk jalan mantap,” kata Noviari saat ditemui di Sangatta, beberapa waktu lalu.
Data Pemerintah Kabupaten Kutim menunjukkan hingga tahun 2025 jalan kabupaten dengan kondisi mantap baru mencapai 34,78 persen. Capaian tersebut hanya meningkat sebesar 1,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 33,27 persen. Artinya, sebagian besar jaringan jalan di Kutai Timur masih membutuhkan penanganan agar dapat mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara lebih optimal.
Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan APBD yang cukup signifikan. Anggaran daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp9,8 triliun pada 2025 turun menjadi Rp5,1 triliun pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan program pembangunan yang telah direncanakan.
Noviari menjelaskan, efisiensi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja operasional sesuai arahan pemerintah pusat. Langkah tersebut meliputi pengurangan frekuensi perjalanan dinas, pembatasan biaya pelaksanaan rapat, serta efisiensi kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Menurutnya, kebijakan itu diterapkan agar proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap dapat berjalan.
Ia menegaskan, pembangunan melalui skema multiyears tidak hanya difokuskan pada jalan utama yang menghubungkan antarwilayah. Program tersebut juga mencakup peningkatan jalan antardesa, jalan lingkungan, hingga pembenahan kawasan perkotaan. Upaya tersebut dinilai penting mengingat luas wilayah Kutai Timur membutuhkan konektivitas yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Harapannya tidak ada pengurangan pada level itu (program multiyears). Kita sesuai arahan pusat. Kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada belanja operasional, bukan dihilangkan tapi dikurangi,” ujar Noviari.
Melalui keberlanjutan program multiyears, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap pembangunan infrastruktur jalan dapat terus berlangsung secara bertahap. Meski ruang fiskal daerah semakin terbatas, pemerintah menilai peningkatan aksesibilitas tetap menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kutai Timur.(adv)








