Samarinda – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam menjamin keamanan kendaraan dan barang milik pengguna. DPRD meminta pemerintah menyelesaikan persoalan kehilangan helm yang selama ini dikeluhkan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kesediaan warga membayar layanan parkir harus diimbangi dengan jaminan keamanan. Menurutnya, pembaruan sistem perparkiran tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan pembayaran maupun peningkatan pendapatan daerah.
“Masalah helm hilang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspek keamanan harus dibenahi sebelum parkir berlangganan diterapkan,” ujar Deni, Selasa (13/10/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, kehilangan barang di area parkir berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola. Kondisi itu harus menjadi perhatian serius, terlebih nantinya pengguna kendaraan akan membayar tarif berdasarkan skema berlangganan.
Untuk memperkuat pengawasan, Deni mendorong pemasangan kamera pengawas atau CCTV di setiap titik parkir resmi. Menurutnya, perangkat tersebut harus berfungsi aktif dan dipantau secara berkala agar dapat membantu mencegah kehilangan maupun menelusuri kejadian yang dilaporkan pengguna.
“Jangan hanya menarik retribusi. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman. Kami meminta setiap titik parkir resmi dilengkapi CCTV yang aktif dan terpantau,” katanya.
Selain fasilitas pengawasan, ia juga meminta pemerintah menyiapkan sistem pengaduan yang mudah diakses. Setiap laporan kehilangan maupun keluhan pelayanan harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara juru parkir dan pengelola.
Deni berharap persiapan program parkir berlangganan menjadi momentum memperbaiki standar pelayanan. Dengan keamanan dan pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pengguna kendaraan, bukan sekadar meningkatkan penerimaan daerah. (Adv/ DPRD Samarinda)








