Deni Hakim Dukung Parkir Digital, Minta Pemkot Benahi Petugas dan Lokasi

Ilustrasi Parkir di Samarinda (ist)

Samarinda – Digitalisasi sistem perparkiran di Kota Samarinda dinilai dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan transparansi transaksi sekaligus menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penerapannya harus disertai kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta penataan kawasan parkir.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan sistem pembayaran digital, termasuk melalui QRIS. Menurutnya, sistem tersebut dapat mempermudah pencatatan penerimaan retribusi dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan.

“Digitalisasi parkir merupakan langkah yang tepat untuk menekan kebocoran PAD. Namun, sistem, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik,” ujar Deni, Selasa (13/10/2026).

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menjalankan kebijakan tanpa memastikan kesiapan teknis. Petugas parkir perlu mendapatkan pembekalan agar mampu mengoperasikan sistem baru, sementara masyarakat juga harus memperoleh sosialisasi mengenai tata cara pembayaran.

Menurutnya, peralihan dari transaksi tunai ke digital membutuhkan proses penyesuaian. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pelayanan tetap berjalan lancar selama masa penerapan.

Selain sistem pembayaran, Deni turut menyoroti persoalan keterbatasan lahan parkir di sejumlah tempat usaha, seperti kafe, toko ritel, dan restoran. Kondisi tersebut membuat sebagian pelanggan memanfaatkan badan jalan untuk memarkirkan kendaraan.

“Banyak tempat usaha belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga kendaraan menggunakan badan jalan. Persoalan ini perlu ditata secara bertahap agar parkir lebih tertib,” katanya.

Deni meminta pemerintah memberikan pemahaman kepada pelaku usaha sekaligus memperjelas kewajiban penyediaan fasilitas parkir. Penataan perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan.

Ia berharap modernisasi perparkiran tidak hanya menyentuh sistem transaksi, tetapi juga mencakup pengelolaan lokasi dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, digitalisasi dapat meningkatkan PAD sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait