Samarinda – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda diminta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. DPRD mengingatkan pemerintah agar besaran tarif yang ditetapkan tidak justru memberatkan warga dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai skema tarif perlu dievaluasi sebelum diberlakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menghitung kebutuhan pengelolaan parkir, tetapi juga harus melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembayaran tahunan.
Dalam rancangan yang dibahas, tarif parkir berlangganan ditetapkan sebesar Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta per tahun bagi mobil. Melalui skema tersebut, pengguna dapat memarkirkan kendaraan di lokasi yang masuk cakupan program tanpa membayar setiap kali menggunakan layanan.
“Perlu kita evaluasi jangan sampai kemudian jadi beban,” jelas Samri, Selasa (13/10/2026).
Ia mengingatkan, sebagian masyarakat masih kerap menunda pembayaran kewajiban tahunan kendaraan bermotor. Bahkan, pembayaran dengan nominal lebih kecil pun tidak selalu dipenuhi tepat waktu.
“Kita juga sempat berpikir, masyarakat kadang-kadang yang STNK Rp300.000 setahun aja kadang lima tahun enggak dibayar-bayar. Apalagi sekadar parkir,” ujarnya.
Selain tarif, Samri meminta pemerintah memperjelas mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pengguna yang tidak mengikuti program, tetapi tetap memarkirkan kendaraan di lokasi resmi.
“Kalau dia parkir kemudian dia tidak membayar misalnya, apakah kemudian dia ditilang,” terangnya.
Samri juga menegaskan program tersebut menyasar parkir tepi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah. Area swasta seperti Big Mall dan Samarinda Central Plaza (SCP) tidak otomatis tercakup dalam kebijakan tersebut.
Ia berharap sosialisasi, pengawasan, dan aturan pelaksanaan disiapkan secara matang agar penataan parkir berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)








