SANGATTA – Komitmen memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali dijalankan melalui kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim ke Kutim. Agenda yang digelar di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, itu difokuskan pada monitoring serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan inklusif yang menjadi prioritas pembangunan Kaltim tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Seskab Kutim Noviari Noor, Kepala Bagian Kesra Norhadi, Kepala Bagian Ekonomi Asmuransyah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kaltim.
Mahyunadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Banggar DPRD Kaltim. Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan program prioritas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Monitoring serapan anggaran ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi maupun disinformasi. Kami sangat antusias menyambut kunjungan kerja ini sebagai upaya memperkuat sinergitas pembangunan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah provinsi. Mahyunadi berharap koordinasi yang semakin erat dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbesar peluang dukungan anggaran bagi Kutai Timur.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran membutuhkan koordinasi yang kuat di tengah dinamika kebijakan fiskal yang terus berkembang.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga daerah harus semakin intensif, terutama dalam memastikan serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan berjalan optimal,” katanya.
Dalam pemaparannya, pembangunan Kaltim tahun 2026 diarahkan pada dua fokus utama, yakni Kaltim Sukses dan Generasi Emas. Target tersebut didukung anggaran pendidikan sebesar Rp2,7 triliun, termasuk Rp1,38 triliun untuk program Gratispol pembayaran Uang Kuliah Tunggal, serta anggaran kesehatan sekitar Rp1,8 triliun.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono juga menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan layanan pendidikan. Selain menghibahkan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan Kantor UPT Pendidikan Provinsi di Sangatta Selatan, Pemkab Kutim turut mengusulkan penambahan unit sekolah baru di kawasan Silvaduta guna mengatasi keterbatasan daya tampung siswa setiap tahun ajaran baru.(adv)








